Jokowi Tidak Nyaman dengan Isu Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. Foto: MI/Mohamad Irfan. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin. Foto: MI/Mohamad Irfan.

Dadali: Isu masa jabatan presiden tiga periode kembali mencuat. Wacana itu menjadi perbincangan di tengah masyarakat setelah mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah membangun skenario agar dirinya dapat terpilih hingga tiga periode. Sehingga, usulan jabatan presiden tiga periode pun kembali naik ke permukaan. 

Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menilai usulan jabatan presiden tiga periode seperti menjerumuskan Jokowi. "Saya ingat sekali, setahun lalu itu kan (ada isu serupa) dan Presiden menyampaikan bahwa beliau tidak nyaman," kata Ngabalin saat dihubungi, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021, seperti dilansir dari Medcom.id

Isu perpanjangan masa jabatan presiden, jelas Ngabalin, seakan menampar muka Jokowi. Orang yang mengusulkan perihal itu dianggap sedang mencari panggung. 

"Presiden menyampaikan pernyataan ini sama dengan menampar muka saya. Bang Ali ingat sekali (Jokowi bilang) ingin menjerumuskan Presiden," ucapnya.

Ngabalin meminta isu itu tak berkembang liar. Jangan sampai isu semacam itu malah mengisi ruang publik dengan mencelakakan orang lain. Menurutnya, hal itu sudah tidak pantas dilakukan. Sebab, memprovokasi cenderung memecah belah seluruh lapisan.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan isu masa jabatan presiden selama tiga periode belum pernah digodok. Rencana untuk mengubah amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk menjadikan masa jabatan presiden tiga periode pun tidak ada. 

"Kami belum pernah membahas isu masa jabatan presiden tersebut dan mengubahnya menjadi tiga periode," kata Basarah kepada Medcom.id, Minggu, 14 Maret 2021.
 
Sebelumnya, Amien Rais menduga ada sejumlah pihak yang ingin menerbitkan aturan hukum agar Jokowi bisa kembali memimpin. Amien menangkap sinyal politik terkait skenario yang tengah dilakukan sejumlah pihak agar Kepala Negara bisa terpilih kembali. Salah satunya, mengamankan semua lembaga negara. (Nur Azizah)



(SYI)

Berita Terkait