Dikawal Kepolisian, KPU Kota Bandung Distribusikan Surat Suara 2 Februari

Sekretaris KPU Kota Bandung, Noviansyah Adhany Akbar. Medcom.id/ Roni Kurniawan Sekretaris KPU Kota Bandung, Noviansyah Adhany Akbar. Medcom.id/ Roni Kurniawan

Bandung: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, Jawa Barat, mulai mendistribusikan surat suara untuk Pilpres dan Pileg pada 2 Februari 2024. Surat suara Pilpres dan Pileg tersebut akan langsung didistribusikan ke gudang penyimpanan di setiap kantor kecamatan di Kota Bandung.

"Penyerahan logistik di awal Februari, kurang lebih tanggal 2 dan 3 sudah mulai pendistribusian ke kecamatan," kata Sekretaris KPU Kota Bandung, Noviansyah Adhany Akbar dikutip dari Medcom.id pada Selasa, 30 Januari 2024.

Akbar menuturkan KPU Kota Bandung masih mengepak surat suara serta kelengkapan lain seperti alat tulis kantor (ATK) agar kebutuhan di setiap TPS terpenuhi. Terutama untuk memastikan tidak ada kekurangan kelengkapan saat pencoblosan 14 Februari mendatang.

"Jadi sesuai dengan edaran KPU RI atau peraturan PKPU bahwa H-5 harus berada di masing-masing kecamatan, H-1 harus didistribusikan ke masing-masing TPS," jelasnya.

Pendistribusian pun diakui Akbar akan dikawal oleh pihak kepolisian serta dari Bawaslu Kota Bandung. Hal itu untuk memastikan logistik termasuk surat suara tiba sesuai dengan tempat yang telah ditentukan yakni di setiap kantor kecamatan.

"Tentu dikawal oleh pihak kepolisian dan juga Bawaslu sampai tempat tujuan. Untuk memastikan aman dan utuh sampai ke lokasi pendistribusian," ungkapnya.

Akbar mengaku setiap tempat penyimpanan logistik harus dilengkapi dengan kamera pengintai atau CCTV. Bahkan penjagaan logistik akan dilakukan 24 penuh yang melibatkan pihak kepolisian guna memastikan keamanan logistik hingga digunakan pada hari pencoblosan.

"Ini akan menjadi tanggung jawab dari kecamatan perlu sinergitas dari Forkopimda, harus dilakukan penjagaan 24 jam sampai dengan pelaksanaan pada 14 Februari 2024. Untuk penyimpanan itu tentunya kita sudah memberikan informasi setiap tempat harus memiliki CCTV dan tenaga keamanan dari PPK dibantu oleh kepolisian setempat kewilayahan," ujarnya.



(SUR)

Berita Terkait