Dua Program Ini Dicoret dari RPJMD Pemprov Jabar, Apa Saja?

Sejumlah bangunan berdiri di Jalur Puncak II Desa Batulawang, Cianjur, Jawa Barat. (Foto: MI/Bebeng Surebeng) Sejumlah bangunan berdiri di Jalur Puncak II Desa Batulawang, Cianjur, Jawa Barat. (Foto: MI/Bebeng Surebeng)

Dadali: Pemerintan Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) merevisi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2021-2023. Dalam revisi tersebut, terdapat dua program pembangunan di Kabupaten Bogor yang dicoret dari RPJMD, yakni Jalur Tambang dan Jalur Puncak II.

"Hilang sekarang. Jadi saya awalnya terus terang sempat ngotot soal itu. Tapi karena situasi covid-19 begini, jadi kita konsentrasi ke situ," ungkap Anggota DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya, Selasa, 23 Februari 2021, seperti dilansir dari Medcom.id.
 
Menurut legislator asal Kabupaten Bogor itu, meski belum terealisasi rencana pembangunan dua jalan yang sempat masuk dalam RPJMD Pemprov Jabar tahun 2018-2023 sudah berproses. Salah satunya melibatkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam merumuskan pembangunan jalur tambang.

"Sudah sampai BPTJ, kemudian melibatkan Banten, DKI Jakarta, yang cakupannya nasional. Karena barang pasir (diangkut truk) dari sini buat reklamasi," terang Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat itu.

Sementara, Bupati Bogor, Ade Yasin, menyebutkan meski Pemprov Jabar tak jadi menggarap Jalur Puncak II, tapi Jalur yang juga dikenal sebagai Poros Tengah Timur (PTT) itu akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
 
"Informasi yang saya terima, DED (detail engineering desain) oleh Kementerian PUPR. Kemudian lelang lalu dilanjutkan pekerjaan konstruksi. Itu semua dibangun oleh Kementerian PUPR," ungkapnya.
 
Menurutnya, jalan sepanjang 48,5 kilometer yang menghubungkan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur itu untuk mengurangi kepadatan kendaraan di Jalur Puncak Cisarua yang kerap terjadi di akhir pekan atau libur panjang.
 
Belakangan, Ade Yasin menggunakan anggaran daerah senilai Rp5 miliar untuk melakukan pembukaan sebagian jalur. Tapi, anggaran tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan insfrastruktur jalan yang ditaksir senilai Rp1,5 triliun.
 
"Hitung-hitungan kami, anggarannya bisa sampai Rp1,5 triliun. Itu hanya untuk pekerjaan konstruksinya. Kalau untuk lahan sebenarnya sudah siap. Tinggal pembangunan fisiknya saja," terang dia.
 



(SYI)

Berita Terkait